http://www.ejournal.iwi.or.id/ojs/index.php/iwi <p>Jurnal Widyaiswara Indonesia</p> <p><img src="/ojs/public/site/images/admin/depan.jpg" width="144" height="208"></p> <p><strong>Jurnal Widyaiswara Indonesia (JWI)</strong> menerima naskah Karya Tulis Ilmiah (KTI) dari para widyaiswara se-Indonesia, pejabat fungsional tertentu, serta dari penulis umum lainnya, termasuk mahasiswa sarjana dan pascasarjana. Naskah KTI yang dapat diterbitkan pada Jurnal Widyaiswara Indonesia adalah naskah KTI berjenis kajian (<em>researc</em>h) dan berjenis ulasan (<em>review</em>), serta untuk naskah orasi calon widyaiswara ahli utama. JWI terbit secara berkala pada bulan Maret, Juni, September, dan Desember.</p> Dewan Pimpinan Pusat Asosiasi Profesi Widyaiswara Indonesia en-US Jurnal Widyaiswara Indonesia 2721-2440 <p>Penulis yang menerbitkan naskahnya pada jurnal ini setuju dengan beberapa hal berikut ini:</p> <ol> <li class="show">Penulis memiliki hak cipta dan memberikan hak publikasi pertama pada jurnal ini dengan karya yang dilisensikan secara bersamaan di bawah <a href="https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/">Creative Commons Attribution License</a> yang memungkinkan orang lain untuk berbagi karya dengan memberikan pengakuan kepengarangan publikasi awal pada jurnal ini.</li> <li class="show">Penulis dapat mengadakan perjanjian kontrak tambahan yang terpisah untuk distribusi non-eksklusif versi jurnal yang diterbitkan dari karya tersebut (misalnya mempostingnya ke repositori institusional atau menerbitkannya dalam sebuah buku), dengan mencatumkan sumber publikasi awal pada jurnal ini.</li> <li class="show">Penulis diizinkan dan didorong untuk memposting pekerjaan mereka secara online (misalnya dalam repositori institusional atau di situs web mereka) sebelum dan selama proses pengiriman naskah pada jurnal ini, karena hal itu dapat menyebabkan pertukaran yang produktif, serta kutipan yang lebih awal dan lebih besar dari karya yang diterbitkan.</li> </ol> http://www.ejournal.iwi.or.id/ojs/index.php/iwi/article/view/522 <table> <tbody> <tr> <td> <p>Penetapan SMK negeri sebagai Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) memberi sekolah keleluasaan mengelola pendapatan unit usaha, tetapi belum diketahui apakah keleluasaan itu melahirkan wirausaha di kalangan alumni. Penelitian ini menelaah inkubator kewirausahaan pada lima SMK negeri berstatus BLUD di Kota Administrasi Jakarta Selatan dan menguji keterkaitan kapasitas keuangan dengan capaian kewirausahaan alumni. Studi kasus kualitatif ini memakai wawancara, Catatan atas Laporan Keuangan 2024, dan penelusuran tamatan 2022–2024 atas 4.187 alumni dengan pembanding 577 SMK se-DKI Jakarta. Rasio pendapatan usaha terhadap belanja berkisar 4,69–29,10% dan tidak dijelaskan oleh lamanya status BLUD. Sekolah dengan rasio tertinggi mencatat proporsi alumni berwirausaha terendah (4,09%), sedangkan sekolah berorientasi kewirausahaan dengan rasio rendah mencatat proporsi tertinggi dan meningkat (20,20%). Di tingkat provinsi, SMK negeri BLUD tidak unggul secara konsisten atas SMK negeri non-BLUD. Indeks kinerja inkubator lima dimensi Bergek dan Norrman bernilai 64,17 (efektif), dengan seleksi peserta dan jejaring industri sebagai dimensi terlemah, dan belanja sekolah belum memuat pos pembiayaan inkubasi. Status BLUD menyediakan fleksibilitas keuangan, tetapi capaian kewirausahaan tampak lebih berkaitan dengan orientasi program. Dengan lima lokus dan tanpa pembanding berpasangan, temuan ini bersifat deskriptif dan menjadi dasar hipotesis, bukan pembuktian sebab-akibat. Direkomendasikan Peraturan Gubernur tentang pembiayaan, tahapan, dan indikator kinerja inkubator; Surat Edaran Gubernur untuk melibatkan industri; pengawasan hasil inkubasi oleh pembina karena Dewan Pengawas belum terbentuk; dan pelatihan bersama Asosiasi Profesi Widyaiswara Indonesia.</p> <p>&nbsp;</p> <p><em>Designating public vocational high schools (SMK) as Regional Public Service Agencies (BLUD) gives them discretion over business-unit revenue, but whether this discretion produces graduate entrepreneurs is unknown. This study examines entrepreneurship incubators in five BLUD public SMKs in South Jakarta and tests whether financial capacity relates to graduates' entrepreneurship. A qualitative case study used interviews, 2024 financial-statement notes, and 2022–2024 tracer records of 4,187 graduates, benchmarked against 577 Jakarta SMKs. The ratio of business revenue to expenditure ranged from 4.69% to 29.10% and was not explained by the length of BLUD status. The school with the highest ratio had the lowest share of graduate entrepreneurs (4.09%), while a low-ratio school with an explicit entrepreneurial orientation had the highest and rising share (20.20%). Across the province, BLUD-status public SMKs did not consistently outperform non-BLUD ones. The five-dimension Bergek–Norrman index was 64.17 (effective), with tenant selection and industry networking the weakest dimensions, and no budget line funded incubation. BLUD status provides financial flexibility, but entrepreneurial outcomes appear more closely tied to programme orientation. With five cases and no matched comparison, the findings are descriptive and hypothesis-generating, not causal. We recommend a Governor's Regulation on funding, stages and performance indicators for incubators; a Governor's Circular Letter engaging industry; oversight of incubation outcomes by supervising agencies, as no Supervisory Board exists; and training with the Indonesian Association of Widyaiswara Professionals.</em></p> </td> </tr> </tbody> </table> Ratna Sari Susanti Copyright (c) 2026 Jurnal Widyaiswara Indonesia https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0 2026-10-27 2026-10-27 6 4 1 13 10.56259/jwi.v6i4.522